Pemandangan pura di Pulau Bali (Foto: Muti/Balimemo.com)
Balimemo.com - Di balik keelokannya yang mendunia, Bali menyimpan sejarah apik. Dan ini tidak melulu soal wisata maupun budaya yang selama ini mengundang wisatawan dari seluruh penjuru dunia.
Melirik sejak abad ke-19, Bali memiliki potret sosial, budaya, ekonomi, agama, dan pemerintahan yang cukup unik. Mulai dari sistem kerajaan, lika-liku dinamika sosial, hingga perkembangan kepercayaan.
Sejak dulu, Bali menganut sistem pemerintah tradisional. Birokrasi tertinggi dipimpin oleh seorang raja. Hal ini tetap berlangsung hingga akhir abad ke-19.
Dikutip dari buku `Sejarah Daerah Bali` terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1981, terdapat sembilan kerajaan yang menguasai daerah Bali sekitar tahun 1800-an.
Pertama, Kerajaan Buleleng yang diperintah oleh raja-raja keturunan Panji Sakti. Namun, sejak 1804, Kerajaan Buleleng dipimpin oleh keturunan raja-raja Karangasem.
Kedua, Kerajaan Jembrana. Sejak kalah dalam perang pada 1950-an, Kerajaan Jembrana dikuasai oleh Kerajaan Buleleng.
Ketiga, Kerajaan Tabanan. Kerajaan ini tidak berdiri sendiri, karena sebagian berada di bawah pengaruh Kerajaan Badung, dan sebagian sisanya diperebutkan oleh Kerajaan Buleleng dan Karangasem.
Keempat, Kerajaan Badung. Kerajaan ini didirikan oleh Gusti Ngurah Made Pemecutan. Sejak tahun 1800, Kerajaan Badung melepaskan diri dari Kerajaan Mengwi.
Kelima, Kerajaan Klungkung. Sejak tahun 1800, Kerajaan Klungkung berhasil mengalahkan Kerajaan Bangli. Namun, pada tahun 1805, Bangli berhasil membebaskan diri dari kekuasaan Klungkung dengan bantuan Kerajaan Karangasem.
Keenam, Kerajaan Gianyar yang berada di bawah pemerintahan Kerajaan Klungkung. Dan terakhir, Kerajaan Karangasem. Pada tahun 1800-an, kerajaan ini berhasil menguasai Pulau Bali dan Pulau Lombok.
Secara keseluruhan, sistem pemerintahan di Bali dipimpin oleh seorang raja. Raja menjadi pemilik kekuasaan tunggal di seluruh daerah kerajaan. Raja beserta keluarganya hidup dalam sebuah istana yang disebut Puri.
Satu tingkat di bawah raja dipegang oleh seorang patih. Patih dan raja sering kali sulit dibedakan kewenangannya. Adakalanya, patih berada satu keturunan dengan raja. Gambaran peran patih dalam kerajaan dapat terlihat dari Kerajaan Buleleng yang dipimpin I Gusti Ketut Djelantik. Kala itu, patih bertugas menjadi wakil raja terkait hubungan politik dalam negeri dan luar negeri, hingga bertanggung jawab terhadap ibu kota kerajaan dan militer.
Kedudukan patih setara dengan punggawa. Punggawa berkewajiban membantu raja di bidang pemerintah, dan terkadang di bidang adat dan agama di daerah kekuasaannya. Seorang raja dapat memberikan perintah langsung kepada punggawa dalam praktiknya.
Jabatan punggawa umumnya diduduki oleh keluarga bangsawan dari kasta Brahmana dan Ksatria. Namun, pengangkatan dan pemberhentian seorang punggawa tetap berada di tangan raja.
Untuk membantu punggawa di wilayah dalam ruang lingkup kecil, diangkat seorang perbekel. Hingga saat ini, istilah perbekel masih tetap digunakan masyarakat Bali untuk menyebut kepala desa. Perbekel inilah yang mengepalai para klian banjar dan klian adat, yang hierarkinya berada di bawah pemerintahan desa.
TAGS : Sejarah Bali Pulau Dewata Zaman Kerajaan
