Kamis, 28/11/2024 01:49 WIB

Kabupaten Badung Sabet Gelar MPP Terbaik Se Indonesia

Kabupaten Badung menyabet gelar Mal Pelayanan Publik (MPP) berkinerja prima terbaik se Indonesia dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)

Pemkab Badung menerima penyerahan penghargaan MPP terbaik (Foto: Pemkab Badung)

Balimemo.com - Kabupaten Badung menyabet gelar Mal Pelayanan Publik (MPP) berkinerja prima terbaik se Indonesia dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Kabupaten Badung bersama sembilan daerah lainnya di Indonesia menjadi MPP terbaik. Adapun daerah tersebut ialah, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Bandung selain itu ada juga, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Kutai Kertanegara; Kota Pekanbaru, Kabupaten Magetan, serta Provinsi DKI Jakarta.

“Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan MPP di tahun 2023 ini, sebanyak 10 MPP berhasil mendapatkan kategori prima,” ujar Menteri Abdullah Azwar Anas dalam acara Peresmian Bersama Mal Pelayanan Publik, Peluncuran JIPPNas, dan Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2023 di Jakarta, pada Selasa (21/11).

Penghargaan MPP berkinerja prima diukur dengan berbagai indikator, di antaranya adalah dampak keberadaan MPP terhadap peningkatan investasi, kualitas penyelenggaraan MPP, kepuasan masyarakat, dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas MPP.

Menteri Anas kembali mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo agar penyelenggaraan birokrasi berdampak kepada masyarakat luas. Oleh karenanya, penyelenggaraan MPP pun dilakukan monev untuk mengukur kinerja MPP.

“Monev penyelenggaraan MPP ini ditujukan untuk mengukur kinerja MPP guna melihat dampak terhadap peningkatan investasi dan kepuasan masyarakat, serta mengukur sisi kualitas penyelenggaraan MPP,” imbuhnya.

Penyelenggaraan monev MPP ini didasari oleh Pedoman Menteri PANRB No. 5/2022 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan MPP. Penilaian meliputi empat variabel, yakni penerima layanan, proses internal, learning and growth, serta keuangan. Berdasarkan hasil monev, maka didapat data dan informasi kondisi pelaksanaan MPP, termasuk hambatan; dampak kehadiran MPP dalam mendukung investasi; serta kepuasan masyarakat terhadap kehadiran MPP dan kelengkapan layanan.

Sebanyak 103 MPP yang terpilih sebagai lokus monev MPP ini merupakan MPP yang telah hadir sejak 2017 hingga akhir 2022. Sehingga MPP yang keberadaannya baru diresmikan di tahun 2023 tidak menjadi lokus penilaian.

“Selamat kepada 10 MPP yang berhasil meraih penghargaan penyelenggaraan MPP terbaik dengan kategori pelayanan prima. Semoga capaian ini dapat dicontoh oleh MPP lainnya,” tutup dia.

TAGS : Bali Badung Mal Pelayanan Publik Kemenpan-RB




TERPOPULER :